tes

tes
[CATATAN HARIAN SAYA] Mari gemar membaca & mengoleksi buku. Sebab ilmu tak akan pernah lekang oleh waktu. - Yogyakarta, 26 November 2016.

Saturday, August 16, 2014

Rekonstruksi Paradigma Preventif: Perenungan Edukasi Kebencanaan Indonesia

Sudah menjadi kesadaran umum dan kenyataan bersama bahwa negara Indonesia memang berada dalam berbagai potensi ancaman bencana alam. Hal ini tidak terlepas dari posisi Indonesia yang secara geografis dan geologis memang rentan terhadap bencana alam. Fakta-fakta selama ini menunjukkan bahwa datangnya bencana justru pada masih banyaknya tempat-tempat yang secara struktur kemasyarakatan tidak siap dan tidak disiapkan untuk menghadapi bencana tersebut.

Paradigma lama sebelum disahkannya UU No 24 Tahun 2007 perihal penanggulangan bencana adalah masih terlihat bahwa penanggulangan bencana hanya dilakukan pada saat bencana tersebut terjadi (responsif) seperti yang umumnya dilakukan oleh Bakornas PB di tingkat Pusat, Satkorlak PB di tingkat Provinsi, dan Satlak di tingkat Kabupaten/Kota. Seiring dengan diterbitkannya UU tersebut masyarakat kini mengetahui bahwa di dalam penanggulangan bencana ada tiga tahapan, yakni pra bencana (preventif), tanggap darurat (responsif), dan pasca bencana. Tak ketinggalan pula lembaga-lembaga yang telah dibentuk dan diharapkan dapat bertanggung jawab penuh dalam penanggulangannnya yakni BNPB di tingkat Pusat dan BPBD di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota.

Walaupun demikian nampaknya manajemen penanganan bencana masih bersifat konvensional dengan fokus penanganan lebih bersifat kebantuan dan kedaruratan, masih bersikap setelah adanya kejadian, ketimbang apa yang lebih penting yakni memperkecil faktor risiko pada bencana yang mungkin akan datang. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang pada umumnya diterapkan mulai dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yaitu menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, dan hidup berdampingan secara harmonis dengan bencana sepintas tampaknya memang betul namun tidak bisa dikatakan tepat dan bermanfaat.

Disadari atau tidak tiga filosofis pembangunan penanggulangan bencana alam di atas seperti yang dikutip dari Kepala BNPB, Sri Mulyadi dalam kolom Wacana berjudul Kebijakan Berisiko Bencana di Harian Suara Merdeka (Selasa, 22 Oktober 2013) tersebut memang bisa diterima oleh logika dan bisa dilakukan namun demikian pelaksanaannya tidaklah selalu menguntungkan dan tepat guna namun dapat mengundang atau mendatangkan risiko bencana lain dalam bentuk yang lebih luas.

Mengutip dari UNISDR, sebuah Badan PBB untuk Strategi Internasional bagi Pengurangan Bencana, bencana disebutkan sebagai gangguan serius pada berfungsinya komunitas atau masyarakat disertai kehilangan dan dampak yang luas terhadap manusia, materi, ekonomi, atau lingkungan; yang melampaui kemampuan komunitas atau masyarakat terdampak untuk mengatasinya menggunakan sumber daya yang dimiliki. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri bencana diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan (menimbulkan) kesusahan, kerugian, atau penderitaan; kecelakaan; bahaya. 

***

Jika memang negara Indonesia ini ada dan hidup di atas tanah bencana pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana beradaptasi terhadap bencana itu sendiri? Jawaban pertanyaan tadi telah menghasilkan banyak perdebatan tentang cara pandang manajemen penanganan bencana. Manusia sendiri sebagai mahkluk sosial dituntut untuk terus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan beragam masalah-masalah dalam hidupnya, termasuk bagaimana menyesuaikan diri dengan bencana agar efek merugikannya tidaklah terlalu besar.

Kemampuan beradaptasi harus selalu dimulai dari cara memandang atau paradigma akan bencana itu sendiri. Masalahnya, tidak hanya soal filosofis penanggulangan kebencanaan menurut pemerintah yang pada pelaksanaannya terkadang masih simpang siur dan belum tepat guna, cara pandang masyarakat sendiri akan bencana masih bersifat responsif seperti bencana adalah bagian dari takdir, nasib, bahkan hukuman Tuhan atas doa. Sehingga dengan demikian bukannya ancaman bencana itu yang diantisipasi, tetapi yang adalah domain moral, perilaku manusia di luar bencana itu sendiri yang semakin dibatasi dan diatur.

Tentu telah diketahui bersama pada saat ini penanggulangan bencana di berbagai negara (Indonesia juga telah memulai) telah beralih dan mengalami perkembangan paradigma dari bantuan darurat menuju mitigasi atau preventif dan pembangunan, dari responsif (ada pula yang menggunakan istilah represif seperti yang biasa digunakan dalam bahasa kemiliteran) penanggulangan bencana secara konvensional menjadi holistik, dari menangani dampak menjadi mengelola risiko, dari sentralitas ke desentralitas, dari urusan pemerintah semata menjadi urusan bersama pemerintah dan masyarakat, dan dari sektoral menjadi multisektoral.

Di Indonesia sendiri ada ketertinggalan dalam kurun waktu sekitar dua dekade dalam hal paradigma saja. Paradigma pengurangan risiko terutama yang dianut negara maju menjadikan masyarakat sebagai subyek dalam penanganan bencana. Setiap individu dalam komunitas diperkenalkan dengan berbagai ancaman di wilayahnya, cara mengurangi ancaman dan kerentanan, serta meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi setiap ancaman.

Mengutip dari Victor Rembeth dari Yayasan Tanggul Bencana di Indonesia, seharusnya Indonesia tidak lagi melakukan manajemen bencana yang hanya bertugas pada masa kedaruratan, tetapi harus diintegrasi dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Kehadiran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di tingkat nasional dan pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di lokasi rawan bencana harus turut menjadi prioritas dalam perencanaan dan implementasi pembangunan. Pada kenyataannya belum sampai sepertiga kabupaten di Indonesia memiliki BPBD.

Ketiga filosofis penanggulangan bencana sebagaimana disebutkan di awal oleh Ketua BNPB, Sri Mulyadi yaitu menjauhkan masyarakat dari bencana, menjauhkan bencana dari masyarakat, dan hidup berdampingan secara harmonis dengan bencana, pada dasarnya merupakan perwujudan paradigma responsif ke preventif, dari menangani dampak menjadi mengelola risiko. Walaupun hematnya penggunaan istilah ancaman bencana akan lebih tepat jika digunakan karena memiliki pengertian yang sudah sangat berbeda.

***

Indonesia juga perlu belajar dan mencontoh pada beberapa negara tetangga akan konsep pengintegrasian sistem penanganan dan penanggulangan bencana dengan pembangunan kesadaran dan pengetahuan bersama terhadap bencana yang mengincar daerahnya. Sebagai contoh di beberapa negara Asia, antara lain China, pembangunan dalam kerangka penanggulangan bencana dikaitkan dengan aplikasi pengetahuan dan pemahaman teknis, pembangunan kesadaran publik akan pengurangan dampak bencana dan membangun koordinasi yang efektif antar instansi.

Jepang sendiri yang terkenal dengan ancaman gempa tektonik memiliki rencana dasar nasional yang dipayungi undang-undang untuk menanggulangi bencana. Pusat manajemen bencana ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Sementara di beberapa negara maju lainnya, seperti Singapura dan Korea Selatan, penanganan bencana nasional dilakukan di tingkat kementrian dan institusi kepolisian. Kesiagaan nasional telah tersirat kuat meskipun ancaman bencana alam tidaklah sebesar dan sesering di Indonesia.

Menilik pada kondisi Indonesia saat ini sebenarnya daerah-daerah rawan bencana di seluruh Indonesia telah cukup dipetakan. Semisal, ada sembilan daerah di Indonesia yang dinilai tidak siap akan menghadapi bahaya gempa bumi, banjir, dan tanah longsor, yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kota Padang, Kota Bengkulu, Kabupaten Serang, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Ternate, Kota Maumere, Kabupaten Biak, dan Kota Pariaman (Kompas, 15 Juli 2010).

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan sebagai upaya solutif akan kebencanaan yang sering melanda negeri ini. Mengutip pernyataan dari Bekri Beck, salah seorang dosen pascasarjana Manajemen Penanggulangan Bencana Universitas Tarumanegara, bahwa langkah regionalisasi daerah bencana dan penetapan suatu daerah menjadi wilayah basis yang memungkinkan pencapaian lokasi bencana serta pemberian bantuan terhadap korban dengan cepat dapat dimulai dengan menentukan 12 atau 20 kota yang relatif strategis menjadi “pusat pertolongan”. Dalam kawasan lima hektar di kota-kota tersebut hendaknya didirikan gedung yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan, peralatan medis dan komunikasi, serta alat transportasi yang dibutuhkan segera dalam penanganan awal bencana. Dengan demikian pertolongan awal tidak lagi harus menunggu pengiriman bantuan dari pusat.

Tentunya dibutuhkan ketersediaan dana dan transparansi penggunaan dana tersebut. Sudah diketahui bersama meskipun di atas kertas dana dinyatakan tersedia namun kenyataannya bisa sangat berbeda. Selain pencairannnya melalui proses birokrasi berbelit, tak jarang dana bisa beralih fungsi. Paradigma preventif juga perlu diterapkan oleh masyarakat dan pemerintah dalam kesiapan dana penanggulangan bencana yang sudah saatnya diantisipasi dengan model asuransi bencana. Pemerintah dapat memberi premi bencana kepada konsorsium perusahaan asuransi yang kredibel dan mampu mengelola premi bencana serta mampu menyiapkan pula dana saat bencana terjadi dengan segera, tidak berbelit dan rumit. Agar dana bencana lebih terjamin, dana asuransi itu dapat diasuransikan kembali ke perusahaan asuransi lain di luar negeri.

***

Sejalan dengan paradigma preventif penanggulangan bencana terkini, perlu diupayakan desentraliasi penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai salah satu solusi lainnya. Pada prinsipnya tentu harus ada kejelasan dalam pembagian penanggulangan bencana antar instansi pemerintahan yang berkaitan, sumber pembiayaan yang memadai untuk melaksanakan kewenangan, dan upaya untuk terus memberdayakan masyarakat dan dunia usaha.

Terkait dengan alternatif solusi lainnya yakni usulan memasukkan mata pelajaran bencana alam sebagai kurikulum khusus agar pemahaman, kesadaran dan pengetahuan terhadap bencana alam seyogyianya dipahami sebagai langkah awal agar pendidikan kebencanaan bisa dimengerti oleh anak-anak/masyarakat Indonesia sejak dini. Harapannya adalah pembelajaran akan bencana alam tidak lagi dipahami sebagai takdir dan momok menakutkan belaka namun agar sejak sedari awal generasi cikal bakal pemimpin bangsa di masa depan ini memiliki pemahaman, mentalitas dan paradigma yang baik dan komprehensif dalam memaknai kebencanaan.

Merubah paradigma lama dalam penanggulangan bencana memang bukan hal yang mudah dan tentunya masih harus menempuh jalan yang panjang. Kebijakan-kebijakan pemerintah dan beragam badan bentukan hanya akan menjadi jargon-jargon kosong yang tidak bermakna apabila tidak ada langkah nyata dan sikap peduli mulai saat ini. Pada akhirnya, pedagogi reflektif kebencanaan berupa konteks-pengalaman-refleksi-aksi-evaluasi baik dalam lingkungan yang sempit (interaksi dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat) maupun lingkungan yang luas (interaksi berbangsa dan bernegara) diharapkan dapat membawa masyarakat dan bangsa Indonesia yang mengalami dan menempuh dinamika pembelajaran hidup,  menjadi pribadi yang lebih tangguh, berkembang dan mandiri. 

---

Tulisan ini diikutsertakan dalam Lomba Menulis Kebencanaan TDMRC 2014 bertema "Berdamai dengan Bencana" dengan kategori menulis di blog untuk mahasiswa dan umum.


Banner Lomba Menulis TDMRC 2014. Sumber: http://www.tdmrc.org/id/lomba-menulis-kebencanaan

6 comments:

  1. Penanggulangan bencana memang tidak bisa secara sepihak, harus kerjasama dengan berbagai sektor baik pemerintah maupun masyarakat

    berkunjung balik ya: https://evrinasp.wordpress.com/2014/08/11/belajar-dari-aceh-berdamai-dengan-bencana/

    ReplyDelete
    Replies
    1. Terima kasih mbak Rina :). Sy sudah berkunjung. Terus menulis & nge-blog y mbak :). Salam literasi.

      Delete