tes

tes
[CATATAN HARIAN SAYA] Mari gemar membaca & mengoleksi buku. Sebab ilmu tak akan pernah lekang oleh waktu. - Yogyakarta, 26 November 2016.

Thursday, August 20, 2015

Menjawab Isu dan Tantangan Perlindungan Anak di Indonesia

Pendahuluan

Setidaknya dalam kurun waktu dua dekade terakhir, isu tentang perlindungan anak di Indonesia mulai menjadi konsen berbagai kalangan, baik nasional maupun Internasional. Puncaknya pada pasca reformasi 1998 mulai bermunculan lembaga-lembaga yang fokus pada advokasi dan perlindungan hak-hak anak. Namun, banyaknya lembaga-lembaga yang konsen pada isu perlindungan anak tersebut belum mampu memberikan angin segar dan solusi bagi terbentuknya zona aman dan nyaman bagi anak.

Berbagai praktik buruk yang mengancam hak-hak anak masih terjadi sampai saat ini. Mulai dari masih banyaknya pekerja anak, perkawinan anak, anak berhadapan dengan hukum (ABH), AKB, Anak dengan gizi buruk, kekerasan terhadap anak (termasuk kekerasan seksual), trafficking dan sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak-hak anak yang merupakan hak-hak asasi manusia. Dalam UU Perlindungan Anak juga ditegaskan bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya (UU 23/2002).

Dalam konteks historis, sebagaimana ditulis oleh Prof. Irwanto, Ph.D bahwa upaya perlindungan anak di Indonesia sebetulnya sudah dimulai sejak zaman kolonial dan implikasinya masih terasa sampai sekarang. 

Persoalannya adalah bahwa dalam situasi kontemporer dan bertambahnya kompleksitas masalah-masalah yang dihadapi anak, program perlindungan anak di Indonesia masih belum jelas arahnya dikarenakan beberapa hal sebagai berikut;

Pertama, jika dilihat dari substansi hukumnya, maka berbagai produk perundangan di  Negara ini masih mempunyai definisi yang berbeda-beda mengenai anak dan dasar  pemikiran yang mungkin berbeda juga. Persoalan mainstreaming atau pengarus-utamaan perundang-undangan adalah tantangan besar di Indonesia. Langkah-langkah ke arah itu  baru sedikit sekali dilakukan.

Kedua, saat ini memang sudah ada upaya-upaya serius untuk memacu pemerintah ke arah perlindungan anak yang lebih sistematis dan menyeluruh. Berbagai kajian telah dilakukan baik oleh perguruan tinggi atau oleh LSM dan pemerintah, terutama atas dukungan internasional seperti organisasi-organisasi di bawah PBB, LSM Internasional, dan kerjasama bilateral. Beberapa Konvensi Internasional, mulai dari KHA dan Kovensi ILO (138 dan 182) telah diratifikasi. Rencana Aksi Nasional (RAN) juga sudah dirumuskan, terutama untuk mencegah keterlibatan anak dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk (Keppres No. 59/2002), melawan perdagangan wanita dan anak-anak (Keppres No. 87/2002) dan melawan eksploitasi seksual komersial terhadap anak (Keppres No. 88/2002). UU khusus untuk melindungi anak---UU No 23/2002 (kemudian direvisi menjadi UU 35/2014, Pen.) tentang Perlindungan Anak---juga telah selesai dibuat dan mulai diterapkan sebagai imbuhan yang lebih mencerminkan adanya basis HAM sesuai KHA terhadap UU Kesejahteraan Anak No. 4/1979. Pemerintah juga telah merumuskan agenda pembangunan nasional untuk anak (PNBAI 2015) yang dicanangkan bersamaan dengan the Millenium  Develoment Goals (MDGs). UNICEF dan berbagai pihak lain sudah memberikan dukungan untuk  program peningkatan kapasitas para stakeholders, khususnya penegak hukum, pekerja sosial masyarakat dan profesional, serta aktivis agar lebih kritis dalam melihat persoalan anak dalam konteks hukum dan kebijakan, memiliki keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk menangani anak sebagai korban, dan memperluas cakupan pelayanan  bagi anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus.

Ketiga, walau saat ini upaya-upaya serius seperti di atas patut diakui, sistem dan mekanisme perlindungannya belum disepakati dan diatur. Akibatnya, masyarakat masih  bingung jika menghadapi kasus-kasus yang diduga menyangkut masalah kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran (SCAN - Suspected Child Abuse and Neglect cases), mereka tidak tahu secara pasti bagaimana harus bertindak. Kebingungan ini merupakan persoalan riil yang harus dihadapi manakala kasus-kasus SCAN selalu ditemukan di masyarakat dan penanganan terhadap kepentingan anak selalu terlambat. Bukan hanya itu, upaya-upaya untuk melindungi anak tampaknya seperti jalan di tempat---banyak dibicarakan tetapi jumlah kasus yang ditangani tidak menunjukkan kemajuan yang signifikan dibanding dengan jumlah kasus yang diidentifikasi. Sebagai negara yang menjadi anggota komunitas negera-negara secara global, Indonesia tidak dapat tidak ikut dalam gerakan semesta untuk meningkatkan upaya-upaya  perlindungan anak.


Integrated Planning Sebagai Langkah Konkrit

Isu dan tantangan perlindungan anak harus segera dijawab dengan membuat langkah-langkah konkrit melalui perencanaan terpadu dan membangun sinergitas dengan berbagai instansi terkait seperti Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (P2TP2A) serta Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Banyaknya situasi buruk yang dialami oleh anak-anak Indonesia harus menjadi perhatian bersama. Selama ini instansi-instansi tersebut di atas belum sepenuhnya komitmen menjadikan isu perlindungan anak sebagai isu bersama (common issues). Dalam menjalankan perintah UU terkait anak sebagai sebuah produk kebijakan masih berjalan secara parsial. Sebagai contoh, negeri ini masih belum punya itikad baik dalam mengurus identitas anak. Fakta masih rendahnya pencatatan kelahiran, yang merupakan hak penting bagi anak untuk mendapatkan legalitas identitas dan kewarganegaraan. Berdasarkan data tahun 2011, tercatat baru 59% anak berumur 0-4 tahun yang telah tercatat kelahirannya. Persoalan lain masih terjadinya pernikahan anak, anak putus sekolah, anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang bekerja, anak korban kekerasan, anak korban eksploitasi seksual, dan sebagainya yang menunjukkan belum terlihat perubahan yang signifikan atas situasi mereka.

Perkembangan positif produk legislasi terkait anak yang semakin banyak belum diimbangi oleh komitmen pelaksanaannya yang masih jauh panggang dari api. Meski demikian harus diakui belum ada pengakuan sepenuhnya terhadap prinsip respect to the view of the child serta prinsip best interest of the child sebagai wujud partisipasi anak. Sementara di dalam UU Perlindungan Anak, empat prinsip umum sudah dimasukkan, dengan catatan pada prinsip respect to the view of the child mesti sesuai asas kesusilaan dan kepatutan. Tambahan ini jelas menimbulkan multi tafsir di kalangan masyarakat.

Kita juga harus kembali mereview konsep partisipasi anak, yang pada hakekatnya adalah hak anak untuk didengar pandangannya. Hal terpenting adalah bagaimana memampukan anak untuk menyatakan pandangan, adanya ruang untuk menyampaikan pandangan, dan pandangan tersebut didengar dan dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambilan keputusan dan dilaksanakan. Percuma kalau anak berbicara, tapi tidak didengar. Didengar tapi tidak dijadikan bahan pertimbangan dan sebagainya.

Kementerian Sosial dalam hal ini Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak juga harus mewujudkan tata kehidupan komunitas yang mendukung implementasi hak anak. Orangtua/keluarga, masyarakat, termasuk organisasi-organisasi kemasyarakatan sebagai pihak yang bertanggung jawab, dapat berinisiatif melakukan upaya menjaga dan melindungi hak-hak anak yang jelas-jelas telah dijamin oleh Undang-undang. Selama ini dalam hal-hal tertentu kita sering memberikan beban kesalahan pada anak-anak. Mestinya kita semua sebagai orang dewasa dan sebagai masyarakat, harus memberikan panutan bagi anak-anak. CRC mendefinisikan secara tegas bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah delapan belas tahun, maka semua masyarakat bangsa-bangsa di dunia wajib dan patut mengakui dan menghormati hak anak sebagai bagian dari landasan dalam pemenuhan hak-hak dasar anak seperti hak tumbuh kembang, kelangsungan hidup, hak perlindungan serta hak partisipasi tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun.


Penegakan Hukum (Law Enforcement) Sebagai Satu Rekomendasi

Di atas telah diuraikan sebagian kecil dari masalah anak Indonesia, tetapi tentu diluar itu masih banyak permasalahan lain yang juga membutuhkan penanganan dan dicari solusi seperti adanya anak-anak yang putus sekolah, anak yang tidak mempunyai akte lahir, anak yang kurang gizi, penculikan, penjualan bayi, anak korban narkotika, anak penderita HIV/AIDS dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya.

Dalam rangka pemenuhan, pemajuan, penghormatan dan perlindungan hak anak sebagai bagian integral Hak asasi manusia adalah menjadi komitmen bersama seluruh umat manusia di dunia. Sejalan dengan itu, untuk mengukur dan menilai sejauh mana komitmen negara terhadap perlindungan hak-hak anak maka sudah seharusnya dilakukan:

Pertama, di level penyelenggara negara Eksekutif (Presiden dan jajaran K/L), Legislatif juga Yudikatif mengambil kebijakan bersama yang berperspektif anak secara konsisten. Dukungan berupa desakan politik, penciptaan anggaran, dan hukum yang peka terhadap perlindungan anak mutlak diperlukan karena hanya dengan demikian penegakan, penghormatan dan perlindungan hak-hak akan menjadi etika kehidupan bersama yang dapat dioperasikan sekaligus terukur.

Kedua, respons dan langkah konkrit terhadap anak yang membutuhkan perlindungan khusus (children in need special protection) harus dioptimalkan melalui pembenahan atau akurasi data misalnya tentang anak jalanan, anak yang diperlakukan salah, dan anak yang dieksploitasi secara seksual. Sebab data yang ada saat ini masih belum mencerminkan populasi yang sesungguhnya, karena umumnya hanya berasal dari studi-studi yang tidak komprehensif sehingga menyebabkan rumusan intervensi kebijakan yang diarahkan untuk menangani masalah menjadi tidak terlalu tepat. Disamping masalah data, pemerintah juga perlu merumuskan indikator capaian dalam implementasi kebijakan maupun penyenggaraan program yang ditujukan bagi anak yang membutuhkan perhatian khusus. Hal ini penting untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan, baik masyarakat maupun pemerintah

Ketiga, sosialisasi dan diseminasi KHA dan UU Perlindungan Anak di tengah masyarakat dan keluarga termasuk usaha dan penegak hukum harus terus ditingkatkan. Melalui itu diharapkan para pihak sadar dan dapat meningkatkan perlindungan bagi anak dan menghindari pelanggaran terhadap hak anak karena bertentangan dengan hukum yang berlaku. Secara khusus kepada aparat yang berfungsi sebagai ujung tombak penyelenggara perlindungan anak harus benar-benar berperspektif anak dan memahami instrumen hukum yang melindungi anak.

Untuk itu, kemauan politik nampaknya sudah ada sehingga Indonesia rajin melibatkan diri dalam berbagai pertemuan tingkat regional maupun Internasional. Indonesia bahkan menjadi tuan rumah dalam pertemuan Asia-Pasifik tingkat Menteri di Bali (2003) dan pertemuan WTO (World Tourism Organization) Regional Consultation  for Asia and the Pacific on the Protection of Children from Sexual Exploitation in tourism, Bali (2003) di mana pemerintah mencanangkan beberapa wilayah RI sebagai wilayah zero tolerance terhadap eksploitasi seksual di industry.

***

Tulisan ini diikutsertakan dalam Kompetisi Blog “Catatan Anak Bangsa” dengan tema “Perlindungan Anak di Indonesia”.

Follow Instagram, twitter & like Facebook Page SOS Children’s Villages Indonesia.
https://instagram.com/desaanaksos/
https://twitter.com/desaanaksos
https://www.facebook.com/SOS.Childrens.Villages.Indonesia

No comments:

Post a Comment