tes

tes
[CATATAN HARIAN SAYA] Mari gemar membaca & mengoleksi buku. Sebab ilmu tak akan pernah lekang oleh waktu. - Yogyakarta, 26 November 2016.

Thursday, August 20, 2015

Upaya Penghapusan Diskriminasi dan Kekerasan terhadap Anak Perempuan

Pendahuluan 

Tindakan diskriminasi terhadap anak perempuan sampai saat ini masih banyak dijumpai meskipun Negara Republik Indonesia telah mengikatkan diri (consent to be bound)  dengan  meratifikasi hampir semua instrument Hukum HAM Internasional ,  mengatur jaminan hak asasi berdasarkan isu tematik dalam peraturan perundang-undangan, dan program-program yang dicanangkan untuk menangani masalah tersebut. Langkah transformasi norma-norma universal hak asasi manusia menjadi norma-norma hukum positif dapat merujuk pada konstitusi  dan   undang-undang. Bahkan untuk memperkuat jaminan tersebut telah terbentuk institusi-institusi nasional  dan daerah yang mempunyai mandat untuk  melindungi dan memenuhi hak asasi manusia. Di samping upaya-upaya tersebut, saat ini terdapat berbagai program aksi nasional melalui Rencana Aksi Nasional,   aturan-aturan departemen teknis yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu , dan program-program afirmatif lainnya  untuk menjamin penikmatan hak asasi manusia. Namun semua  upaya tersebut belum mampu secara signifikan  menghapus tindakan diskriminatif terhadap anak perempuan.

Kegagalan  penghapusan tindakan diskriminasi terhadap anak perempuan karena upaya-upaya yang dilakukan hanya sebatas pada upaya mengatur jaminan penikmatan hak asasi manusia dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan (legal frame work and state’s policy) tanpa diikuti langkah-langkah implementasi, monitoring dan evaluasi, penegakan hukum, dan penganggaran. Di sisi lain, upaya tranformasi norma-norma universal hak asasi manusia ke dalam hukum domestik  mereduksi secara substansi semangat yang menjiwai instrumen hukum internasional hak asasi manusia. Proses reduksi tersebut terjadi pada level Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun Kota/Kabupaten, yakni :

a. Tindakan ratifikasi disertai dengan reservasi berdampak pada daya laku ketentuan norma-norma universal hak asasi manusia mengalami reduksi
b. Tranformasi ke dalam hukum public melanggar prinsip kesesuaian  dengan nilai-nilai universal hak asasi manusia 
c. Pendelegasian kewenangan (otonomi daerah) dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (desentralisasi) berdampak pada tereduksinya jaminan penikmatan hak asasi manusia suatu kelompok masyarakat
d. Politik kebijakan anggaran publik berdampak pada tertutupnya akses penikmatan hak  karena program pembangunan yang terkait dengan pemenuhan hak asasi tidak menjadi prioritas  utama

Proses reduksi tersebut bersumber pada :
a. Terdapatnya kesenjangan informasi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
b. Persoalan promosi hak asasi manusia masih terbatas pada instansi pemerintah yang mempunyai keterkaitan dan menjadi ruang lingkup kewenangannya berdasarkan tugas pokok dan fungsi institusi tersebut
c. Paradigma kebijakan publik berdasar pendekatan berbasis hak anak (children mainstreaming public policy) belum terinstitusionalisasi dan terinternalisasi di kalangan aparat pemerintah baik pada level pusat maupun daerah
d. Tidak terdapat data dasar (data base) mengenai peta permasalahan anak yang komprehensif dan tersegregasi berdasarkan  kategorisasi jenis kelamin dan usia

Berdasar sumber di atas maka terdapat fenomena-fenomena sebagai berikut:
a. Wilayah potensi tindakan diskriminasi terhadap anak perempuan berada tidak hanya berada pada level Pemerintah Pusat saja, tetapi wilayah potensi tersebut meluas pada level Pemerintah Dearah seiring dengan otonomi daerah.  Potensi ini dilakukan oleh aparat pemerintah daerah melalui kebijakan publik yang ditetapkannya
b. Politik hak asasi manusia yang ditetapkan Pemerintah tidak memprioritaskan sumber daya yang ada untuk pemenuhan hak asasi anak khususnya bagi anak perempuan
c. Pemerintah gagal merespon permasalahan-permasalahan (isu-isu) yang sangat spesifik yang dialami oleh sekelompok masyarakat
d. Pemerintah gagal melaksanakan kewajibannya untuk menghapus tradisi-tradisi yang mendiskriminasi anak perempuan (harmful tradition against girl-child)


Negara  Belum Merespon Isu-Isu Spesifik terkait dengan Diskriminasi terhadap Anak Perempuan

Ketidakberpihakan Pemerintah dalam merespon isu-isu spesifik dan khas yang dialami oleh anak perempuan nampak dari ketiadaan undang-undang yang mengatur hal-hal sebagai berikut :

a. Kewajiban institusi pendidikan untuk menjamin hak anak perempuan yang hamil dan atau  telah menikah tetap dapat melanjutkan ke jenjang pendidik yang lebih tinggi
b. Penanganan, pelayanan, dan fasilitas aborsi yang aman  bagi anak perempuan
c. Larangan praktik-praktik sunat bagi anak perempuan (female genital mutilation/cutting)  yang masih dilakukan dalam kehidupan masyarakat
d. Larangan mempekerjakan anak perempuan sebagai pekerja rumah tangga dan perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga
e. Larangan perdagangan anak, perlindungan, dan penanganan khusus terhadap anak korban perdagangan anak
f. Penghapusan praktik-praktik  perhambaan yang sampai saat ini masih ditemui dan menjadi bagian dari budaya masyarakat Sumba  
g. Penghapusan praktik-praktik kekerasan dengan alasan dan cara apapun yang menurunkan martabat kemanusiaan anak
h. Penghapusan terhadap  praktik-praktik budaya yang berpotensi melanggar hak-hak anak.


Dampak Ketidakberpihakan Kebijakan Publik terhadap Anak Perempuan 

1.    Pendidikan
Anak perempuan yang hamil dan atau telah menikah tidak dapat lagi melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Kondisi ini menyumbang tingginya angka anak perempuan putus sekolah. Data Departemen Pendidikan memperlihatkan adanya kesenjangan jender yang signifikan antara jumlah anak laki-laki dan anak perempuan yang putus sekolah di tingkat SD maupun SLTP. Kemungkinan anak perempuan untuk putus sekolah lebih besardibandingkan anak laki-laki. Di SD, dari 10 anak yang putus sekolah, 6 di antaranya anak perempuan dan 4 lainnya anak laki-laki. Demikian halnya di SLTP. Kesenjangan jender antara murid laki-laki dan perempuan yang putus sekolah sedikit lebih tinggi di sekolah lanjutan atas, yaitu 7 anak perempuan dibandingkan 3 anak laki-laki (Departemen Pendidikan Nasional, 2002).  

2.    Kesehatan
Ketiadaan perlindungan hukum bagi anak perempuan yang melakukan aborsi  dan tidak tersedianya fasilitas aborsi yang aman berakibat mereka melakukan aborsi secara terselebung tanpa ada jaminan terhadap kualitas layanan yang diberikan. Padahal angka aborsi di Inonesia mencapai 750.000 sampai 1.000.000 kejadian per tahun. Antara 40%-50% (sebagian besar adalah aborsi yang tidak aman) dilakukan oleh remaja perempuan. Sementara itu, ketiadaan larangan praktik sunat terhadap anak perempuan berakibat di berbagai wilayah di Indonesia praktik-praktik tersebut masih dilakukan. Survey pada 2002 di Yogyakarta dan Madura menunjukkan tingginya pravelansi female genital cutting. Di Yogyakarta terdapat 43,5% dan di Madura 94,7%. Praktik semacam ini dimaknai sebagai sebuah ritual agama. Hasil survey menunjukkan indikasi tersebut. Di Yogyakarta masyarakat yang masih memaknai tradisi ini berdasarkan alasan agama mencapai 31%, sementara itu di Madura menunjukkan 79,3%. 

3.    Perlindungan Hukum
Pekerja rumah tangga di Indonesia  tidak dianggap sebagai pekerja dan tidak termasuk dalam peraturan ketenagakerjaan nasional yang menjamin hak-hak dasar di bidang ketenagakerjaan seperti upah minimum, upah lembur, delapan jam kerja per hari dan empat puluh jam kerja seminggu, satu hari libur dalam seminggu, liburan, dan jaminan sosial bagi pekerja di sektor formal. Pengecualian dari hak-hak di atas yang dialami oleh pekerja rumah tangga menyebabkan tidak adanya perlindungan setara bagi mereka di mata hukum; hal ini menimbulkan dampak diskriminatif terhadap perempuan dan anak-anak yang merupakan mayoritas terbesar pekerja rumah tangga. Menurut ILO, saat ini ada 2,6 juta pekerja rumah tangga di Indonesia, sedikitnya 688.132, sebagian besar adalah anak-anak perempuan di bawah usia delapan belas tahun, adalah pekerja rumah tangga- anak.  Upaya penghapusan praktik-praktik perhambaan yang berdampak pada terjadinya  kekerasan fisik sudah semestinya dirubah melalui aturan hukum. Di Sumba, kekerasan fisik karena praktik perhambaan dialami oleh anak-anak terutama anak-anak golongan ata karena kondisi subordinasi orang tuanya di karenakan status sosialnya. Anak-anak golongan ata mengalami kekerasan ganda, yakni yang dilakukan oleh orang tuanya dan maramba serta keluarga maramba lainnya. Sementara ketiadaan undang-undang yang mengatur tindak pidana perdagangan anak memicu kenaikan angka perdangangan anak. Di Indonesia, diperkirakan 30% pekerja seks komersil wanita berumur kurang dari 18 tahun. Bahkan ada beberapa yang masih berumur 10 tahun. Diperkirakan pula ada 40.000-70.000 anak menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan tiap tahun.
   

Rekomendasi 

Tindakan diskriminasi yang masih terjadi dan dialami oleh anak perempuan seharusnya direspon oleh Pemerintah melalui upaya-upaya sebagai berikut :

a. Memastikan bahwa semua peraturan perundang-undangan (legislative policy) secara penuh berkesesuaian dengan prinsip-prinsip   norma-norma hak asasi manusia universal.  Peraturan perundang-undangan yang perlu segera direvisi meliputi  :
1)    UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak karena berbasis sekterian (pendekatan agama) khususnya yang menyangkut dan mengatur permasalahan kuasa asuh, perwalian, pengasuhan, dan adopsi anak.
2)    UU  No. 23 /1992 tentang Kesehatan  karena UU ini sangat minim mengatur tentang pemenuhan hak anak atas derajat kesehatan yang optimal. Hak anak atas kesehatan hanya diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 17. Pasal-pasal tersebut tidak secara eksplisit mengatur hak anak atas fasilitas kesehatan dan layanan kesehatan reproduksi termasuk hak anak perempuan untuk melakukan aborsi yang aman.
3)    UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional belum mengatur hak anak perempuan yang hamil dan atau menikah untuk melanjutkan pendidikan dan kewajiban institusi pendidikan untuk membuka akses dan perlakuan khusus bagi  mereka.  Di samping itu larangan praktek penghukuman fisik (corporal punishment) dan pendisiplinan dengan kekerasan di sekolah-sekolah semestinya juga diatur dalam revisi tersebut.
4)    UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan belum mengatur perlindungan hukum bagi PRT dan larangan untuk mempekerjakan anak sebagai PRT
5)    Peningkatan landasan hukum ratifikasi Konvensi Hak Anak berdasarkan Keppres 36/1990  menjadi undang-undang karena tidak dapat menjadi rujukan hukum
6)    Meninjau kembali Peraturan Daerah yang mengatur dan membatasi perempuan termasuk anak perempuan untuk mengekspresikan hak-hak asasi mereka berbasis syariah melalui executive review 

b. Menerbitkan kebijakan di bidang pendidikan yang menjamin agar setiap anak perempuan   yang hamil dan atau telah menikah dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak perempuan 

c. Mendorong adanya mekanisme penanganan dan pendekatan khusus anak korban perdagangan orang 

d. Meningkatkan akses layanan fasilitas bagi anak perempuan yang akan melakukan aborsi yang aman dan memberikan perlindungan hukum terhadap tindakan aborsi tersebut

e. Menghapus praktik-praktik budaya dan ritualitas agama yang mengancam integritas, kehormatan, dan martabat anak perempuan seperti : budaya ngenger merupakan ancaman terhadap PRT Anak; female genital cutting yang mengancam hak reproduksi perempuan; dan perhambaan di Sumba

f. Mengalokasikan anggaran secara khusus untuk  menjamin  pemenuhan hak asasi anak perempuan.
***

Tulisan ini diikutsertakan dalam Kompetisi Blog “Catatan Anak Bangsa” dengan tema “Perlindungan Anak di Indonesia”.
http://www.sos.or.id/catatananakbangsa
http://www.sos.or.id/catatananakbangsa

Follow Instagram, twitter & like Facebook Page SOS Children’s Villages Indonesia.
https://www.facebook.com/SOS.Childrens.Villages.Indonesia

No comments:

Post a Comment