tes

tes
[CATATAN HARIAN SAYA] #MenulisAdalahMelawan #MenulisAdalahPembebasan - Yose Rizal Triarto - Yogyakarta, 20 November 2017.

Sunday, March 26, 2017

Saksi Ahli Ahok Kiai Ahmad Ishomuddin: Percuma Hidup Sekali Tanpa Keberanian dan Menjadi Pengecut



TABAYYUN SETELAH SIDANG KE-15 KASUS PENODAAN AGAMA


Ahmad Ishomuddin 24 March 2017 at 09:20 · Bandar Lampung

Beberapa waktu lalu saya diminta oleh penasehat hukum bapak BTP (Ahok) untuk menjadi saksi ahli atas kasus penodaan agama yang didakwakan kepadanya. Penasehat hukum dalam UU Advokat juga termasuk penegak hukum di negara konstitusi Republik Indonesia, sebagaimana dewan hakim dan para JPU (Jaksa Penuntut Umum). Karena kesadaran hukumlah saya bersedia hadir dan menjadi saksi ahli dalam sidang ke-15.

Saya menyadari betul dan sudah siap mental menghadapi resiko apa pun, termasuk mempertaruhkan jabatan saya yang sejak dulu saya tidak pernah memintanya, yakni baik sebagai Rais Syuriah PBNU (periode 2010-2015 dan 2015-2020) maupun Wakil Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat (2015-2020), demi turut serta menegakkan keadilan itu. Sebab, sepertinya umat Islam sudah lelah dan kehabisan energi karena terlalu lama mempersengketakan kasus pak BTP (Ahok). Sebagian umat yakin ia pasti bersalah dan sebagian lagi menyatakan belum tentu bersalah menistakan Qs. al-Maidah ayat 51.

Oleh sebab itu, persengketaan dan perselisihan tersebut segera diselesaikan di pengadilan, agar di negara hukum kita tidak memutuskan hukum sendiri-sendiri. Saya hadir, sekali lagi saya nyatakan, di persidangan karena diminta dan karena ingin turut serta terlibat untuk menyelesaikan konflik seadil-adilnya di hadapan dewan hakim yang terhormat.

Saya hadir di persidangan bukan atas nama PBNU, MUI, maupun IAIN Raden Intan Lampung, melainkan sebagai pribadi. Tidak mewakili PBNU dan MUI karena sudah ada yang mewakilinya. Saya bersedia menjadi saksi ahli pada saat banyak orang yang diminta menjadi saksi ahli pihak pak BTP berpikir-pikir ulang dan merasa takut ancaman demi menegakkan keadilan. Dalam hal ini saya berupaya menolong para hakim agar tidak menjatuhkan vonis kepadanya secara tidak adil (zalim), yakni menghukum orang yang tidak bersalah dan membebaskan orang yang salah. Tentu karena saya juga berharap agar seluruh rakyat Indonesia tenang dan tidak terus menerus gaduh apa pun alasannya hingga vonis dewan hakim diberlakukan. Rakyat harus menerima keputusan hakim agar tidak ada lagi anak bangsa ini main hakim sendiri di negara hukum.

Saya hadir sebagai saksi ahli agama karena dinilai ahli oleh para penasehat hukum terdakwa, dan di muka persidangan saya tidak mengaku sebagai ahli tafsir, melainkan fiqih dan ushul al-fiqh. Suatu ilmu yang sudah sejak lama saya tekuni dan saya ajarkan kepada para penuntut ilmu. Namun, itu bukan berarti saya buta dan tidak mengerti sama sekali dengan kitab-kitab tafsir. Alhamdulillah, saya dianugerahi oleh Allah kenikmatan besar untuk mampu membaca dan memahami dengan baik berbagai referensi agama seperti kitab-kitab tafsir berbahasa Arab, bukan dari buku-buku terjemahan. Semua itu adalah karena barakah dan sebab doa dari orang tua dan para kyai saya di berbagai pondok pesantren.

Saat saya ditanya tentang pendidikan terakhir saya oleh ketua majelis hakim, saya menjawab bahwa pendidikan formal terakhir saya adalah Strata 2 konsentrasi Syari'ah. Saya memang belum bergelar Doktor, meski saya pernah kuliah hingga semester 3 di program S-3 dan tinggal menyusun disertasi namun sengaja tidak saya selesaikan. Jika ada yang menyebut saya Doktor saya jujur dengan mengklarifikasinya, sebagaimana saat orang menyebut saya haji, karena benar saya belum haji. Bagaimana saya mampu berhaji, saya miskin dan banyak orang yang tahu bahwa bahwa saya sekeluarga hidup sederhana di rumah kontrakan yang sempit. Namun sungguh saya tidak bermaksud melakukan pembohongan publik. Saya yakin sepenuhnya bahwa penguasaan ilmu dan kemuliaan itu adalah diberikan oleh Allah kepada para hamba yang dikehendaki-Nya dan karenanya saya tidak pernah merendahkan siapa saja. Titel kesarjanaan, gelar panggilan kyai haji, dan pangkat bagi saya bukanlah segalanya. Saya berusaha menghormati siapa saja yang menjaga kehormatannya. Bagi saya berbeda pendapat adalah biasa dan wajar saja dan karenanya saya tetap menaruh hormat kepada siapa saja yang berbeda dari saya, terutama kepada orang yang lebih tua, lebih-lebih kepada para kyai sepuh.

Dalam persidangan ke-15 itu tentulah saya menjawab dengan benar, jujur, tanpa sedikitpun kebohongan, di bawah sumpah semua pertanyaan yang diajukan, baik oleh Majelis Hakim, para Penasehat Hukum, maupun para para Jaksa Penuntut Umum (JPU). Apabila para saksi, baik saksi fakta maupun saksi ahli, yang diajukan JPU lebih bersifat memberatkan terdakwa karena yakin akan kesalahannya, maka saya sebagai saksi ahli agama yang diajukan oleh para Penasehat Hukum bersifat meringankannya, selanjutnya nanti majelis hakimlah yang akan memutuskannya. Kesaksian itu saya berikan berdasarkan ilmu, sama sekali bukan karena dorongan hawa nafsu seperti karena ingin popularitas, karena uang dan atau keuntungan duniawi lainnya. Sungguh tidaklah adil dan bertentangan dengan konstitusi jika saya disesalkan, dilarang, dimaki-maki, diancam dan bahkan difitnah karena kesaksian saya itu, baik di dunia nyata maupun di dunia maya.

Sangat disesalkan bahwa gelombang fitnah dan teror telah menimpa saya, terutama di media sosial yang kebanyakan ditulis dan dikomentari tanpa tabayyun. Berita yang beredar tentang diri saya dari sisi-sisi yang tidak benar langsung dipercaya dan segera terburu-buru disebarluaskan. Di antaranya berita bahwa saya menyatakan bahwa Qs. al-Maidah ayat 51 tidak berlaku lagi, tidak relevan, atau expaired. Berita itu berita bohong (hoax). Yang benar adalah bahwa saya mengatakan bahwa konteks ayat tersebut dilihat dari sabab an-nuzulnya terkait larangan bagi orang beriman agar tidak berteman setia dengan orang Yahudi dan Nasrani karena mereka memusuhi Nabi, para sahabatnya, dan mengingkari ajarannya. Ayat tersebut pada masa itu tidak ada kaitannya dengan pemilihan pemimpin, apalagi pemilihan gubernur. Adapun kini terkait pilihan politik ada kebebasan memilih, dan jika berbeda hendaklah saling menghormati dan tidak perlu memaksakan pendapat dan tidak usah saling menghujat. Kata " awliya' " yang disebut dua kali dalam ayat tersebut jelas terkategori musytarak, memiliki banyak arti/makna, sehingga tidak monotafsir, tetapi multi tafsir. Pernyataan saya tersebut saya kemukakan setelah meriset dengan cermat sekitar 30 kitab tafsir, dari yang paling klasik hingga yang paling kontemporer.

Saya sangat mendambakan dan mencintai keadilan. Oleh sebab itu, setiap ada berita penting menyangkut siapa saja, baik muslim maupun non muslim, lebih-lebih jika menyangkut masa depan dan menentukan baik-buruk nasibnya, maka jangan tergesa-gesa di percaya. Untuk menilai secara adil dan menghindarkan kezaliman menimpa siapa pun maka berita itu harus diteliti benar tidaknya dengan hati-hati, wajib dilakukan tabayyun (klarifikasi) kepada pelakunya atau ditanyakan kepada warga di tempat kejadian perkara.

Dalam hal terkait pak BTP (Ahok) saya tahu bahwa dalam mengeluarkan sikap keagamaan yang menghebohkan itu MUI Pusat tidak melakukan tabayyun (klarifikasi) terlebih dahulu, baik terutama kepada pak BTP (Ahok) maupun langsung kepada sebagian penduduk kepulauan Seribu, karena MUI Pusat merasa yakin dengan mencukupkan diri dengan hanya menonton video terkait dan memutuskan Ahok bersalah menistakan al-Qur'an dan Ulama. Padahal dalam al-Qur'an diperintahkan agar umat Islam bersikap adil dan sebaliknya dilarang zalim, kepada siapa saja meskipun terhadap orang yang dibenci. Maka janganlah berlebihan dalam hal apa saja, termasuk jangan membenci berlebihan hingga hilang rasa keadilan.

Bila kemudian saya menyatakan pendapat yang berbeda dengan Ketua Umum MUI (KH. Ma'ruf Amin) sebagai saksi fakta dan Wakil Rais Aam PBNU (KH. Miftahul Akhyar) sebagai saksi ahli agama di sidang pengadilan itu, maka itu hal biasa, wajar, dan hal yang lazim saja. Bagi saya berbeda pendapat itu tidak menafikan penghormatan saya kepada dua kyai besar tersebut. Dalam hal yang didasari oleh ilmu, bukan hawa nafsu, berbeda itu biasa dan merupakan sesuatu yang berbeda dari persoalan penghormatan. Sebagai muslim saya terus memerangi nafsu untuk bersikap tawadlu' (rendah hati) sepanjang hayat.

Terhadap setiap pujian kepada saya, saya tidak bangga dan saya kembalikan kepada pemilik semua pujian yang sesungguhnya, Allah ta'ala. Sebaliknya, terhadap caci maki, celaan, fitnah dan apa saja yang menyakiti hati saya tidak kecewa dan tidak takut, karena saya menyadari keberadaan para pencaci di dunia yang sementara ini. Saya harus berani menyampaikan apa yang menurut ilmu benar. Rasanya percuma hidup sekali tanpa keberanian, dan menjadi pengecut. Kebenaran wajib disampaikan, betapa pun pahitnya.

Hanya kepada Allah saya mohon petunjuk dan perlindungan. Semoga kita dijauhkan dari kezaliman, kejahatan syetan (jenis manusia dan jin), dan dijauhkan dari memperturutkan hawa nafsu.

Tuesday, March 21, 2017

Kuis Menulis #SepedaJokowi "Seperti Apakah Negara Indonesia Yang Maju Menurut Kamu?"

Yth. Bpk. Ir. H. Presiden Joko Widodo
di tempat

Dengan hormat,

Negara yang maju apapun nama dan lokasinya, idealnya adalah sebuah negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata.

Negara Indonesia yang maju hendaknya dibangun dan dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip perkembangan ekonomi, sosial, politik, pendidikan, kemanusiaan, dan kombinasi semakin baiknya kinerja perwakilan pemerintah, termotivasinya rakyat untuk terus memajukan negara, serta pembangunan mental dan spiritual yang seimbang dan berkelanjutan.

Singkatnya ada 10 (sepuluh) hal sederhana yang harus diutamakan dan diupayakan oleh Negara dan masyarakat Indonesia saat ini untuk menjadi negara maju menurut saya yakni:

1. Berupaya tepat waktu dan tidak menunda-nunda pekerjaan.
2. Berupaya disiplin, mau mengantri, dan menunggu giliran.
3. Berupaya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan.
4. Berupaya hemat dan tidak konsumerisme.
5. Berupaya sadar diri dan malu saat tidak berprestasi dan dengan sadar diri tidak mau ikut ajakan korupsi.
6. Berupaya memanfaatkan waktu baik waktu yang luang maupun waktu yang sempit untuk hal yang bermutu seperti membaca buku.
7. Berupaya hidup mandiri dan mau dilatih untuk mengerjakan segalanya sendiri.
8. Berupaya bangga dan melindungi hasil negeri dengan menghargai dan membeli produksi petani, nelayan, maupun pedagang lokal.
9. Berupaya lebih menghargai pekerjaan-pekerjaan yang sering dianggap sebelah mata/tidak dianggap seperti petugas kebersihan, petugas pengumpul sampah, dll.
10. Berupaya lebih memberi prioritas kepada sektor pendidikan dan kebudayaan bukan sekedar sertifikasi, kenaikan gaji, formalitas dan keharusan tampilan semata namun sebuah kesadaran yang murni dan tulus bahwa, siswa-siwa adalah masa depan Indonesia.

Negara Indonesia yang maju adalah sebuah proses pembangunan negara dan masyarakat Indonesia yang holistik dan menyeluruh, yang terjadi dengan adanya integrasi pengelolaan, integrasi pembangunan, dan tentunya integrasi manfaat yang pada akhirnya berujung pada terwujudnya tiga kualitas hidup.

Yakni Negara Indonesia maju harus mampu mewujudkan kualitas hidup ”quality of life” masyarakatnya, sisi yang lainnya negara Indonesia yang maju harus mampu memberikan kualitas berusaha ”quality of opportunity” kepada setiap orang tanpa terkecuali, tanpa pembedaan, tanpa diskriminasi dan tetap berkeadilan, dan sisi berikutnya dan menjadi yang terpenting adalah terciptanya kualitas pengalaman hidup masyarakatnya sebagai ”quality of experience” dalam upaya pembangunan Indonesia yang berkemajuan.

Terima kasih.

#SepedaJokowi
 
---
Tulisan ini disertakan dalam Kuis Menulis "SEPERTI APAKAH NEGARA INDONESIA YANG MAJU MENURUT KAMU?" #SepedaJokowi https://www.facebook.com/Jokowi/photos/a.395824410606414.1073741848.390581294464059/674395979415921/?type=3
 

Nasionalisme Tionghoa Untuk Indonesia: Sebuah Potret dan Refleksi Diri Atas Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia (Yang Terlupakan dan Diabaikan)


Gadaikan kepintaranmu dan belilah ketakjuban.
--Rumi

Kepintaran membuat orang merasa puas, ketakjuban mendorong pencarian (dan pembelajaran) terus-menerus.

Nah, mungkin kira-kira demikianlah tanggapan saya saat membaca artikel dan penuturan seorang kawan di dunia maya terkait pidato Anies Baswedan di hadapan para pendukung FPI beberapa waktu yang lalu. Menjadi pintar itu bukanlah segalanya. Buang jauh-jauh prasangka bahwa saya sudah cukup mengerti, saya sudah cukup memahami. Fakta dan kebenaran tidak hanya berwujud dan bersisi satu buah saja. Teruslah belajar, teruslah mencari, teruslah takjub, dan teruslah berbahagia.

Absence of understanding does not warrant absence of existence.
--Ibnu Sina


---
Sharing artikel yang barusan dikirim oleh ko Siauw Tiong Djin:
Monday, 20 March 2017 at 19:11

Komunitas Tionghoa turut berperan dalam perjuangan Kemerdekaan Indonesia
Oleh: Siauw Tiong Djin

Baru-baru ini beredar sebuah youtube yang mementaskan pidato Anies Baswedan di hadapan para pendukung yang bernaung di FPI. Riziek Shibab, ketua FPI tampak mendengarkan uraian Anies dengan seksama.

Di dalam acara tersebut Anies menggambarkan bagaimana orang tuanya adalah pendiri Partai Arab Indonesia (PAI) pada 1934. Iapun menegaskan bahwa komunitas Arab yang hadir dalam pembentukan PAI bersumpah sebagai orang-orang Indonesia dan menyatakan Indonesia sebagai tanah airnya. Padahal, demikian tutur Anies, pada waktu itu, Indonesia belum ada.

Penuturan Anies sampai di titik ini tepat. Memang sikap hadirin keturunan Arab pada acara pembentukan PAI itu gagah dan memiliki visi politik yang sangat mengagumkan.

Akan tetapi pernyataan Anies bahwa hanya keturunan Arab-lah yang berani bersikap demikian di zaman penjajahan Belanda, tidak benar dan menyimpang dari fakta sejarah.

Diharap pernyataan ini keluar karena Anies kurang memahami latar belakang kakeknya AR Baswedan dan bagaimana PAI terbentuk di Semarang pada 1934. Bukan karena semata-mata berkeinginan menghilangkan peran komunitas Tionghoa di zaman penjajahan Belanda, hanya demi menunjukkan masyarakat Jakarta bahwa Ahok yang Tionghoa tidak se Indonesia Anies yang Arab.

Marilah kita sejenak menengok ke sejarah perkembangan pers di zaman penjajahan Belanda. Bertambahnya jumlah orang Tionghoa yang menerima pendidikan pada awal abad ke 20 menyebabkan animo untuk membaca surat-surat kabar berkembang pula.

Lahirlah perusahaan-perusahaan surat kabar yang dimiliki dan dipimpin oleh orang-orang Tionghoa. Yang terbesar pada waktu itu adalah Sin Po, Keng Po, Sin Tit Po dan Matahari.

Bahasa yang digunakan dalam harian-harian yang terbit di zaman itu adalah Tionghoa Melayu, semacam bahasa se-hari-hari yang digunakan oleh orang-orang Tionghoa. Para akhli bahasa bisa memastikan bahwa sebenarnya bahasa Tionghoa Melayu yang digunakan pers Tionghoa ini sangat berperan dalam perkembangan bahasa Indonesia.

Karena distribusi surat-surat kabar ini jauh melebihi distribusi surat-surat kabar Indonesia dan Eropa lainnya, surat-surat kabar Tionghoa, terutama Sin Po (Jakarta), Sin Tit Po (Surabaya) dan Matahari (Semarang) berperan besar dalam menyebar-luaskan berita mengenai gerakan kemerdekaan. Banyak pembaca non Tionghoa, termasuk orang-orang Arab membacanya. Tokoh-tokoh politik nasional seperti Tjipto Mangunkusumo, Mohamad Yani, Soekarno dan Hatta kerap menulis artikel-artikel di Sin Tit Po dan Matahari.
Sin Tit Po dan Matahari merupakan terompet-terompet Partai Tionghoa Indonesia (PTI), yang didirikan dan dipimpin oleh Liem Koen Hian di Surabaya pada 1932.

Bertentangan dengan apa yang Anies nyatakan di acara FPI disinggung di atas, PTI dengan tegas menyatakan Indonesia adalah tanah air komunitas Tionghoa di Indonesia. Lebih dari itu, para tokoh partai tersebut dengan tegas mendukung gerakan mencapai Indonesia merdeka. Sebuah sikap gagah berani karena ini dideklarasikan di zaman penjajahan Belanda yang telah mengasingkan banyak pejuang kemerdekaan ke Boven Digul dan pulau-pulau lain di luar Jawa. Sikap anti Belanda dan kemudian anti Jepang dengan jelas dicanangkan dalam Sint Tit Po dan Matahari. Dan ajakan para tokoh PTI dan para wartawan kedua surat kabar ini agar komunitas Tionghoa menjadi orang Indonesia kerap keluar dalam bentuk tulisan-tulisan.

Para surat kabar tersebut mengerjakan pula wartawan-wartawan non Tionghoa, di antaranya AR Baswedan. Bahkan AR Baswedan berkembang sebagai wartawan kawakan karena ia bekerja di surat-surat kabar yang dipimpin oleh orang-orang Tionghoa.

AR Baswedan merupakan sahabat karib Liem Koen Hian dan Siauw Giok Tjhan. Ia bekerja sebagai wartawan di harian Sin Tit Po yang dipimpin oleh Liem Koen Hian di Surabaya. Di situlah ia bekerja sama erat dengan wartawan muda Siauw Giok Tjhan. Pada waktu Kwee Hing Tjiat, seorang tokoh jurnalisme Tionghoa, mendirikan harian Matahari di Semarang pada 1934, AR Baswedan, Tjoa Tjie Liang dan Siauw Giok Tjhan pindah ke Semarang untuk menjadi wartawan-wartawan di harian tersebut.

Terinspirasi oleh kegiatan PTI dan komitmen para tokoh Tionghoa mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia, AR Baswedan memutuskan untuk mendirikan Partai Arab Indonesia. Hasrat ini didukung oleh Liem Koen Hian, Kwee Hing Tjiat dan Siauw Giok Tjhan. Atas bantuan mereka inilah, Partai Arab Indonesia dibentuk dan AR Baswedan dipilih sebagai ketuanya di Semarang pada 1934.

Hubungan baik antara AR Baswedan dengan Siauw Giok Tjhan terus berjalin di zaman kemerdekaan. Kedua-duanya masuk dalam kancah politik nasional baik di kabinet-kabinet pada awal kemerdekaan maupun Badan pekerja KNIP.

Kedua-duanya sangat mendukung pluralisme sebagai manifestasi Bhinneka Tunggal Ika. Saya yakin kedua tokoh perjuangan “non-pribumi” berseirama tentang nasion Indonesia yang terdiri dari banyak suku, termasuk di antaranya suku Tionghoa dan suku Arab. Dan saya-pun yakin bahwa karena mereka merupakan founding fathers NKRI, mereka tidak mencampur baur agama dengan kepemimpinan. Demokrasi yang mereka idam-idami adalah pemilihan pemimpin atas dasar kemampuan, komitmen dan kualitas kepemimpinan, bukan atas dasar ras ataupun agama yang dianut.

Uraian di atas juga menunjukkan bahwa komunitas Tionghoa turut berperan dalam perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia.

Saturday, March 18, 2017

HOAX DAN URGENSI PENDIDIKAN LITERASI BANGSA SEJAK DINI*


I. PENDAHULUAN
Menurut data infografis dari Mastel Indonesia yang melakukan survey pada 7-9 Februari 2017 dan diikuti oleh 1.116 responden di seluruh Indonesia, menyebutkan bahwa sebanyak 44,30% menerima berita hoax setiap hari, dengan 62,10% hoax yang diterima berbentuk tulisan, dan sebanyak 92,40% saluran penyebaran hoax berasal dari sosial media.
Senada dengan pemberitaan artikel berjudul “Menanamkan Mental Paranoid Melalui Berita Hoax” yang bersumber dari www.bnpt.go.id yang dipublikasikan pada 19 Januari 2017, menyebutkan bahwa “Hoax membuat masyarakat menjadi buta mana sumber informasi yang benar dan akurat dan mana yang sebenarnya fitnah dan hoax.”
Dengan demikian konteks ruang dan waktu yang digunakan dalam outline ini adalah  masyarakat kontemporer Indonesia pada masa kini.
Betulkah hoax mencerminkan kondisi bangsa Indonesia saat ini? Betulkah ini cermin dari rendahnya daya nalar dan pola pikir masyarakat kita sekarang? Betulkah kondisi ini terjadi karena tradisi literasi yang rendah akibat lebih senang ngomong daripada membaca dan berpikir yang begitu dapat informasi langsung disebar tanpa mengkaji kebenaran informasi itu?
Pertanyaan-pertanyaan itu mengingatkan saya pada metode sejarah. Sebuah metode yang digunakan dalam penelitian dan penulisan peristiwa sejarah. Dalam metode sejarah dikenal adanya heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Keempat tahapan itu saling berurutan dan saling terkait satu sama lain (Ch. V. Langlois & Ch.  Seignobos, 1904).
Saat kita akan melakukan sebuah penelitian sejarah, kita diwajibkan mengumpulkan berbagai sumber, baik lisan maupun tertulis. Tergantung dari topik penelitian yang akan kita bahas. Pada tahap ini kita mengumpulkan sebanyak mungkin sumber. Lebih banyak lebih baik. Tanpa memandang mana yang valid mana yang tak jelas.
Saat sumber tersebut terkumpul, tahapan sepanjutnya adalah memilah-milah mana yang fakta mana yang sekedar mitos. Mana yang akurat mana yang tidak jelas. Mana yang primer, sekunder, mana yang tertier. Mana yang benar, mana yang sekedar pembenaran. Mana yang logis, mana yang tak masuk akal.
Kegagalan dalam memilah dan memilih sumber, sejatinya menjadikan tahapan selanjutnya, yaitu interpretasi terhadap sumber menjadi kacau. Dan inilah yang terkadang menimbulkan kontroversi dalam penulusan sejarah. Akibatnya timbul kegaduhan dalam masyarakat.
Munculnya hoax bagaimanapun adalah kegagapan kita dalam menyikapi sebuah informasi. Jika kita tidak mampu memilah mana hoax mana yang benar, maka sejatinya kita gagal menilai sebuah informasi. Dan saat itu yang terjadi mana idealnya kita tidak turut menyebarkan infomasi ini. Sebab, kita tidak yakin akan kebenaran informasi itu. Dan kalau kita tetap menyebarkan informasi itu, maka kita bisa jadi tergolong manusia hoax.

II. PEMBAHASAN
Berita bohong (hoax) kini kian membanjiri media sosial. Subdirektorat Cyber Crime Polda Metro Jaya mengonfirmasi, saat ini terdapat sekitar 300 konten media sosial teridentifikasi menyebarkan berita hoax. Berbagai berita yang disajikan lebih mengedepankan hasutan, kebencian, dan kebohongan publik tanpa merujuk pada data dan realitas sebenarnya. Tanpa didasari dengan pemahaman dan kematangan berpikir, berita hoax tengah mengancam integritas bangsa ini.
Di saat yang bersamaan harus diakui, bahwa budaya literasi bangsa kita masih sangat rendah. Ini adalah fakta. Dalam bertindak, bersikap, dan berperilaku, kebanyakan kita masih berpijak dari hasil melihat dan mendengar. Bukan dari hasil membaca.
Apa itu budaya literasi? Secara sederhana, budaya literasi dapat diartikan sebagai kemampuan menulis dan membaca masyarakat dalam suatu negara.
Di tahun 1996 Taufiq Ismail pernah melakukan penelitian yang dilakukan untuk melihat sejauh mana minat membaca buku (maksudnya buku-buku nonpelajaran) para pelajar lulusan setingkat SMA di beberapa negara. Ternyata ini hasilnya: Di Jerman, pelajar lulusan SMA di sana rata-rata membaca 32 judul buku. Di Belanda, rata-rata membaca 30 judul buku, Rusia 12 judul buku, Jepang 15 judul buku, Singapura dan Malaysia 6 judul buku, Brunei 7 judul buku, sedangkan Indonesia 0 buku.
Central Connecticut State University di New Britain, Conn, Amerika Serikat, di awal 2016 pernah melakukan penelitian di bidang literasi di sejumlah negara.  Hasilnya, ada lima negara yang dianggap terbaik budaya literasinya. Yakni: Finlandia, Norwegia, Islandia, Denmark, dan Swedia.
Bagaimana dengan Indonesia? Merujuk harian Kompas (7/2), Inisiator komunitas Masyarakat Indonesia Anti Hoax Septiaji Eko Nugroho menyebut, bangsa kita bukan bangsa pembaca, tetapi bangsa ngerumpi. Informasi yang diterima langsung diyakini sebagai sebuah kebenaran, lalu berupaya membagi informasi tersebut kepada orang lain. Di sisi lain, fenomena hoax sebenarnya juga terjadi di negara-negara lain di dunia, namun di Indonesia dampaknya lebih luas dan masif.
Hal itu relevan dengan catatan UNESCO (Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa). Indeks membaca bangsa Indonesia menurut UNESCO pada tahun 2012 hanya 0,001. Artinya, di antara 1.000 orang, hanya satu orang yang membaca secara serius. Demikian pula catatan survey Most Literated Nation in The World (2015) menempatkan Indonesia pada peringkat ke-60 dari 61 negara.
Menurut Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran Deddy Mulyana, karakter asli masyarakat Indonesia yang tidak terbiasa berbeda pendapat atau berdemokrasi secara sehat merupakan salah satu faktor mudahnya menelan berita palsu yang disebarkan dengan sengaja.
Menurut mantan dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran ini, masyarakat lebih cenderung senang membahas aspek-aspek yang berkaitan dengan kekerasan, sensualitas, drama, intrik dan misteri.
Deddy menambahkan, rendahnya kecerdasan literasi masyarakat Indonesia juga menjadi faktor penyebab hoax mudah dikonsumsi.
Nah, hasil penelitian di atas, membuktikan, betapa masih rendahnya minat pelajar di negara kita dalam hal membaca buku. Dan ingat: budaya literasi selalu linier dengan tingkat kemajuan sebuah bangsa.
Di sisi lain, realitas ini sekaligus menegaskan bahwa masyarakat Indonesia belum melihat bahwa gencarnya arus informasi di media sosial sebagai proses pendidikan digital. Melainkan sebagai alat propaganda untuk melanggengkan provokasi satu sama lain. Sehingga, satu sama lain saling memusuhi. Karenanya, sangat urgen membentengi generasi bangsa dewasa ini dengan menggalakkan pemahaman literasi sejak dini.

III. PENUTUP
Rendahnya kesadaran literasi ditengarai menjadi salah satu faktor pendorong masifnya peredaran kabar bohong atau hoax. Dengan budaya baca yang rendah, masyarakat menelan informasi secara instant tanpa berupaya mencerna secara utuh. Masyarakat yang kesadaran literasinya rendah menjadi ladang subur peredaran hoax.
Berdasarkan realitas di atas, sistem pendidikan dewasa ini yang berorientasi pada pendidikan budi pekerti harus diimbangi dengan implementasi pendidikan literasi. Hal ini sangat penting agar peserta didik mampu menyaring berbagai berita hoax yang terus menjamur di media sosial. Yang paling penting, pendidikan literasi tidak serta merta hanya mengajak peserta didik untuk membaca dan menulis secara drilling.
Gerakan membaca dan menulis ini harus diimbangi sebagai sarana untuk membangun kerangka berpikir kritis dan logis bagi peserta didik dengan kegiatan membaca, menelaah, dan menulis. Sebagaimana Fisher (1993), menyatakan bahwa literasi merupakan kegiatan membaca-berpikir-menulis. Dalam artian, praktik membaca dan menulis lebih menitikberatkan kepada membaca dan menulis untuk belajar. Sehingga kegiatan pembelajaran tidak monoton dan pasif dengan membaca semata.
Pentingnya transformasi pendidikan literasi untuk menangkal berita hoax sejak dini juga harus diimbangi dengan beberapa hal. Pertama, membangun budaya pembelajaran kritis di sekolah. Peserta didik tidak boleh hanya pasif membaca dan menulis tanpa berpikir. Hal ini juga harus diimbangi dengan kegiatan pembelajaran yang menunjang, seperti kegiatan diskusi, kerja kelompok, memecahkan masalah, dan membangun sikap kritis terhadap berbagai isu yang tengah berkembang saat ini. Budaya berpikir kritis ini dapat dibangun melalui sinergi antara lingkungan sekolah, guru, dan masyarakat.
Kedua, kegiatan pembelajaran harus didampingi dengan guru kreatif dan melek informasi. Guru sebagai role model di sekolah harus memiliki kecakapan untuk menjauhkan peserta didik agar tidak terpengaruh dengan merebaknya berita hoax. Salah satunya, melalui penyampaian substansi materi pembelajaran yang disajikan oleh guru harus aktif, kreatif, dan kritis. Guru harus mampu mengajak peserta didik untuk membaca sebuah realitas, berpikir kritis, hingga menemukan problem solving atas persoalan tersebut. Selain itu, materi pembelajaran juga harus didesain semenarik mungkin dengan mengaitkan pada isu-isu yang tengah berkembang sekarang ini. Selaras dengan hal tersebut, Langer (2000), menegaskan bahwa kemampuan, berbahasa, berpikir, dan penguasaan substansi materi perlu dipadukan atau disinergikan.
Ketiga, meningkatkan pengawasan orangtua terhadap anak. Tidak dapat disangkal, dengan kecanggihan internet anak-anak dengan mudah mengakses dan mengonsumsi berita hoax. Ironisnya, dewasa ini anak usia Sekolah Dasar (SD) sudah lincah mengakses internet dan berselancar di media sosial tanpa pengawasan orangtua. Terlebih lagi bagi orangtua yang sibuk dengan segudang rutinitas di kantor. Anak-anak dibiarkan bermain smartphone sesuka hati asalkan mau ditinggal bekerja atau dititipkan kepada pengasuh.
Membentengi dengan cara seperti inilah pendidikan literasi dapat disinergikan untuk membentengi peserta didik dari ancaman berita hoax. Karena itu, untuk membangun budaya berpikir kritis peserta didik harus dibangun melalui pendidikan literasi sejak dini. Pendidikan sebagai garda terdepan mencetak generasi bangsa yang berintegritas tidak boleh alpha untuk membentengi dari terpaan tsunami informasi hoax.
Harapannya, pendidikan literasi mampu mengubah budaya berpikir generasi bangsa di masa mendatang. Sebagai generasi kritis dan logis terhadap berita hoax yang tidak mendasar kebenarannya.

IV. DAFTAR PUSTAKA
Abdul Malik.  2017.   Menanamkan Mental Paranoid Melalui Berita Hoax.   www.bnpt.go.id melalui http://jalandamai.org/menanamkan-mental-paranoid-melalui-berita-hoax.html, tanggal 03  Maret 2017 pukul 17.09 WIB.
Ch. V. Langlois & Ch.  Seignobos. 1904. Introduction To The Study of History. NewYork: Henry Holt and Company.
Fisher,  R.  1993.  Teaching  Children  to  Think  (3rd  edition). Maylands Avenue:  Simon  and  Schuster  Education.
Kompas,  7 Februari 2017.
Langer, J. & Flihan, S. 2000. Writing and Reading Relationship: Constructive   Task, http://www.knowledgeloom.org/resources.jsp?location= 6&tool, tanggal 22 Februari 2017 pukul 14.14 WIB.
Mastel.id. 2017. Miris, 61,5% responden mendapat kiriman berita Hoax setiap hari. https://www.facebook.com/mastel.indonesia/photos/a.1703536229878067.1073741828.1699233273641696/1894486500783038/?type=3&theater, tanggal 03  Maret 2017 pukul 17.09 WIB.
Taufiq Ismail, 1996. Dari Pasar Djohar Ke Djalan Kedjaksaan. Seminar Nasional Pengembangan Model Pembelajaran Sastra yang Komunikatif dan Kreatif, Universitas Negeri Semarang, Ahad, 7 Juni 2009.
Tri Pudjiati, 2017. Hoax dan Pendidikan Literasi, http://krjogja.com/web/news/read/21900/Hoax_dan_Pendidikan_Literasi, diakses tanggal 22 Februari 2017 pukul 14.14 WIB.

*Meraih penghargaan sebagai naskah peserta terbaik pertama dalam acara Workshop Peningkatan Kapasitas Tenaga Bidang Kesejarahan Bagi Penulis Sejarah yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Kebudayaan Direktorat Sejarah bertempat di Sheraton Mustika Hotel Yogyakarta 28 Februari - 03 Maret 2017.

Friday, March 10, 2017

UNDERSTANDING GENDER ISSUES IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Rice farmers in Nanggroe Aceh Darussalam, NAD, Indonesia | Photo: Elok Mulyoutami

"Typically, that sells chocolate from orchard to market ya moms, because that received money mothers. Even if his father were selling, so the money should be given to the mothers ". Once the explanation mothers who attend the discussion in the village Campaga Bantaeng district, South Sulawesi, Indonesia. As he joked, discussion facilitator asks, what if the money is not given to mothers? These mothers spontaneously responded by explaining that the money from the sale of chocolate, coffee and garden products must be submitted to the mothers to spend household needs. 


This extract is an illustration depicting that the women have a big enough role in the marketing of products from their gardens, in addition to its primary role as a manager of money from the sale of garden products to meet the needs of the family. The facts demonstrate that gender issues are important to be understood and considered in the development of an activity, because it will affect the success of the activities developed.


What is gender?


Gender is often equated its significance to the distinction of sex between women and men. But actually, the issue of gender in recent years much discussed is related to the role, the position and responsibilities of women and men in society and the relationship these roles. 

The gender difference is actually not a problem as far as not giving birth gender inequality (gender inequalities). However, with the increasing openness of information and communication, gender inequality an issue that appears in various parts of the world and interesting to discuss. Gender inequality is itself a system and structure that resulted in one gender, whether it be women or men, are victims. Gender inequality manifests itself in various forms, including:

    ~ The marginalization or exclusion of rights, where the rights of one gender overlooked because of gender interests of others or for the benefit of greater political
    ~ The subordination or humiliation position, status and role in the decision of a political nature
    ~ Stereotype or negative labeling
    ~ Violence
    ~ The workload is longer and more (multi loads)

Problems in gender often appear more influenced by social commentary itself. In many cases, gender issues are often more apparent when women are marginalized, so the issue of gender as though synonymous with women's issues. For example, in economic participation, men earn a greater chance than women. Similarly, in access to information and markets, women generally have greater limitations than men. 


The development of gender issues from time to time


Attention to gender issues is born from the idea feminist movement that focuses on women is due to the quality of the women themselves. Women are not able to compete with men to participate and enjoy the fruits of development. Recommended effort is to involve women more actively in development to improve the lives of women as well as for the success of the development program efficiency. This approach has been made by the majority of international organizations such as the UN, World Bank, USAID and government agencies through a global program Woman in Development or WID.

As an alternative, came the idea of a class of female observers to emphasize gender as a social construct which contains elements of injustice. This influence on the policy and the development model that is planned and carried out. This thinking emphasizes the ideological structures and society is the source of such injustice. 

Attention to gender issues now, at least from two such thinking. Design development is not only concerned with the practical issues of gender and development, but also must strive to change the situation and conditions of the underlying inequality as long-term goals.


Gender issues in Indonesia and in the world


In Indonesia, gender mainstreaming has been instructed by the President through Presidential Instruction No. 9/2000 which aims at realizing gender equity and equality in family life, society, nation and state. Gender mainstreaming is an important aspect of good governance, how to design development programs and policies that can respond to the needs and interests of women are different from men, and distribute benefits equitably between women and men.

As mentioned in Presidential Instruction No. 9/200 that gender mainstreaming is a strategy developed to integrate gender in the planning, preparation, implementation, monitoring, evaluation of national development policies and programs. Some things need to be done in gender mainstreaming synergize are:

    ~ Increased participation of women in decision-making;
    ~ Increased awareness about their needs and experiences differ between women and men, so that an intervention to environmental problems will also differ between women and men;
    ~ Fix the various environment-related information to the gender disaggregated data collection.
Not only in Indonesia, gender mainstreaming program is also part of a global strategy to promote gender equality are proposed in the action plan adopted at the International Conference IV on Women in Beijing in 1995 and is the mandate of the United Nations which was launched in June of 2000.


Why is the gender issues become so important?


Naturally and in many cases, men and women have different experiences in addressing a problem and will generate knowledge and decision making differently. One example is how women make decisions in marketing agroforestry products from his garden and how women use the money from the sale of products such as the passage above. This shows that there are differences between men and women in utilizing the resources they have and that are in the vicinity.

Men more moves in the realm of productive like looking for a source of household income, while women are more involved in meeting the needs of the household among others in fulfilling the needs of food and water. From these examples it can be seen that there is actually a division of roles between men and women in a variety of life, one of which is the management of natural resources in the last decade has been much discussion with regard to lowering the natural resources and environment.
 
Women workers, Nagan Raya, NAD, Indonesia | Photo: Elok Mulyoutami