tes

tes
[CATATAN HARIAN SAYA] "Living is a conversation. All people talk. But a good person listens as well." - Yose Rizal Triarto - Yogyakarta, 19 Juli 2017.

Thursday, August 10, 2017

Tujuh Dosa Hilmar Farid sebagai Dirjen Kebudayaan

Sumber : Hilmarfarid.org

Kasus penutupan patung dewa Kwan Kong di Tuban akibat tuntutan sekelompok masyarakat telah melahirkan berbagai komentar beragam di kalangan masyarakat. Guncangnya tatanan kebudayaan yang tercermin dari kehebohan kasus ini bukan hanya menyingkap upaya pengaburan atau bahkan pembelokan orientasi kebudayaan masyarakat, namun juga membongkar ketidakbecusan institusi negara yang bertanggungjawab dalam kebijakan kebudayaan di negeri ini. Salah satu institusi kebudayaan yang bertanggungjawab terhadap gonjang-ganjing kebudayaan ini adalah Direktorat Jenderal Kebudayaan yang kini dipimpin oleh Hilmar Farid.

Salah satu kritik keras dari bungkamnya Direktorat Jenderal Kebudayaan yang dipimpin oleh Hilmar Farid dalam kasus penutupan patung Dewa Kwan Kong ini dilakukan oleh Hamzah Sahal dalam statusnya pada tanggal 8 Agustus 2017 pukul 11.50. Kritik oleh Hamzah Sahal ini adalah salah satu puncak dari gunung es persoalan-persoalan kebudayaan yang tidak bisa ditangani oleh direktorat jenderal kebudayaan di bawah kepemimpinan Hilmar Farid.

Sejak mantan salah seorang pendiri Jaringan Kerja (Jaker) Kebudayaan ini diangkat menjadi Kepala Direktorat Jenderal Kebudayaan, berbagai persoalan-persoalan kebudayaan di Indonesia meledak dan tak tertangani dengan jelas. Dari sekian banyak kasus-kasus kebudayaan yang diabaikan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan, penulis melihat persoalan kebudayaan yang terjadi di Indonesia bisa dikateogorikan dalam tujuh hal, yaitu:

1. Tidak memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan terhadap keberlangsungan acara-acara kebudayaan di berbagai penjuru tanah air. Misalnya, pelarangan acara diskusi (ekonomi, politik, dan sastra), pemutaran film dan pameran lukisan secara sepihak oleh Ormas-Ormas tertentu dengan dalih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

2. Melakukan pembiaran dan perusakan terhadap aksi oleh sekelompok masyarakat yang melakukan pelarangan pada ekspresi kebudayaan dan akses masyarakat terhadap obyek-obyek material kebudayaan. Contohnya: perobohan patung akar manusia di titik nol kilometer Yogya, dibongkarnya monumen Jayandaru di alun-alun Sidoarjo yang melambangkan sembilan profesi masyarakat karena dianggap sebagai berhala, dibakarnya patung arjuna memanah di tempat wisata Situwanayasa Purwakarta, diturunkannya patung Buddha Amitabha di Vihara Triratna Tanjung Balai Sumatera Utara, penutupan patung Dewa Kwan Kong (Guan koen), dirobohkannya patung ikan karya I Nyoman Nuarta yang berdiri sejak 1970 di Pangandaran, dan perusakan situs Calon Arang.

3.Tak memberikan sikap dan keberpihakan yang jelas terhadap para pelaku kebudayaan, situs-situs dan ritus-ritus kebudayaan yang terancam hancur akibat ekspansi kapital yang direstui negara. Contoh di depan mata adalah bahaya kehancuran bentang alam pegunungan yang menjadi ruang aktualisasi kebudayaan masyarakat gunung Kendeng yang dinamis. Puluhan hingga ratusan macam situs dan ritus kebudayaan terancam hancur karena ruang geografis dan kebudayaan para pelaku kebudayaannya dihancurkan oleh perusahaan. Bahaya ini mengancam masyarakat Urutsewu, Gunung Slamet, Sunda Wiwitan di sekitar Kuningan dan Cirebon, Banyuwangi, masyarakat Dayak di berbagai ruang kebudayaan di Kalimantan, Masyarakat adat Batak di sekitar Danau Toba. Ribuan titik kebudayaan rakyat ini berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Kebudayaan yang kini di bawah pimpinan Hilmar Farid.

4. Hilangnya ekspresi-ekspresi dan produk-produk kebudayaan di Papua akibat kebijakan pembuatan dua juta lahan pertanian yang akan ditanami padi. Kita tahu selama ratusan tahun bangsa Papua mengandalkan sagu sebagai makanan pokok. Interaksi yang panjang dengan pertanian sagu ini melahirkan berbagai ritus kebudayaan dan produk-produk kebudayaan yang sangat penting bagi bangsa Papua.

5. Dalam pidato kebudayaannya, Hilmar Farid berbicara lantang tentang kebudayaan maritim nusantara yang sangat kuat. Sebagai dirjen kebudayaan, dia berkomitmen untuk mendukung dibangkitkannya kebudayaan laut yang jaya seperti sebelum datangnya kolonialis Barat. Namun dalam prakteknya, ia justru berpaling dari visi kebudayaan maritim yang ia konsepsikan sendiri. Pada kasus-kasus seperti reklamasi Teluk Benoa, Reklamasi Teluk Jakarta, dan reklamasi pantai di Sulawesi Utara ia tak mengambil sikap dan keberpihakan yang jelas. Sikap dan tindakannya kontras dengan perlawanan para korban kebijakan reklamasi yang bertumpu pada kesadaran dan ekspresi budaya masyarakat lokalnya yang khas. Ini belum memperhitungkan dengan ketidakjelasan program kerja kebudayaan yang diampu oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan yang ia pimpin.

6. Dalam kasus tebaru, Direktorat Jenderal Kebudayaan tidak memberikan respon dan sikap yang konkret atas kebijakan Full Day School yang diberlakukan negara, sementara para korban dari kebijakan ini adalah institusi-institusi pendidikan dan kebudayaan yang jam operasionalnya bertabrakan dengan kebijakan Full Day School.

7. Tidak terfasilitasinya para pelaku kebudayaan di masyarakat dengan institusi pendidikan untuk memastikan terciptanya sumberdaya manusia yang berkepribadian di bidang kebudayaan sebagaimana termaktub dalam konsep Trisakti yang diusung oleh presiden Joko Widodo. Menguatnya fenomena pemahaman keagamaan secara ekstrim adalah bukti konkret dari ketidakmampuan Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam mengorkestrasi para aktor kebudayaan supaya bekerja bahu-membahu dengan institusi pendidikan dan masyarakat secara umum.

Ketidakjelasan kerja-kerja kebudayaan yang dikerjakan oleh Direktorat Jendera Kebudayaan di bawah kepemimpinan Hilmar Farid ini menurut hemat penulis menjadi bukti kalau kepemimpinannya justru kontraproduktif terhadap upaya pelestarian dan dinamisasi kebudayaan nasional yang berkepribadian, terbuka, saling menghormati kemajemukan, dan progresif. Tidak ada alasan lain untuk mempertahankan orang dengan rekam jejak kerja seperti ini di masa-masa yang akan datang.

Sumber: http://literasi.co/tujuh-dosa-hilmar-farid-sebagai-dirjen-kebudayaan/

Those who have power lost their heart. Those who have heart don't have power.

No comments:

Post a Comment